Fahri Hamzah Dilaporkan ke KPK Oleh Koalisi Masyarakat Sipil

25 Mei 2016 - Payment System Terbaru Untuk Bursa Jual Beli telah kami hadirkan.
Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di http://modifika.si/630917

Results 1 to 8 of 8
  • Thread Tools
  • Short URL:  http://modifika.si/643291
  • Share on facebook
  • Share on twitter
  1. #1
    Kapten
    Posts
    2,860
    Power
    10 
    M-Store Point
    0
    Online
    2 Mths 2 Wks 6 Days 8 Hrs 28 Mins 26 Secs

    Fahri Hamzah Dilaporkan ke KPK Oleh Koalisi Masyarakat Sipil

    Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Dia dianggap menghalangi KPK dalam pengusutan kasus korupsi e-KTP. Pjs Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, Fahri dinilai menyalahgunakan wewenang saat memimpin sidang paripurna pengambilan keputusan hak angket pada Jumat (28/4) kemarin.



    Fahri dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap melakukan tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice. Tindakan yang dimaksud yaitu tidak ada musyawarah maupun mekanisme voting dalam memutuskan hak angket untuk KPK.

    "Kami melihat tindakan Fahri Hamzah dalam upaya membenarkan hak angket itu tindakan yang ilegal, karena ditujukan untuk mengganggu kinerja KPK. Jadi itu masuk pasal obstruction, (atau) menghalang-halangi," kata Feri usai menghadiri diskusi publik di kawasan Kuningan, Jakarta (2/5).

    Menurut Feri, Fahri tidak bisa dijerat dengan UU KUHP, karena anggota DPR memiliki imunitas saat melakukan sidang. Karena itu, koalisi menggunakan UU Tipikor, karena dapat dikenakan kepada siapapun, dalam situasi apapun.

    "Ini pasal khusus yang berlaku (kepada) siapa saja yang mungkin karena jabatannya powerful, sehingga (merasa) bisa menghalangi tindakan KPK," lanjut Feri.

    Koalisi yang mengadukan Fahri ke KPK itu terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Komisi Pemantau Legislatif, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum, Pukat UGM, dan Perludem.

    Pada Sidang Paripurna DPR lalu, Fahri mengetok palu sebagai simbolis bahwa DPR setuju menggulirkan hak angket kepada KPK. Tindakan Fahri tersebut menuai kecaman karena tetap mengetok palu meski ada beberapa peserta sidang yang mengajukan interupsi.

    Suasana Sidang Paripurna pun kikuk karena banyak peserta sidang yang menentang tindakan Fahri, diiringi aksi walk out dari fraksi Partai Gerindra.

    Guru besar hukum tata negara Mahfud MD menyebut tindakan Fahri tersebut bertentangan dengan konstitusi karena mengabaikan interupsi dari beberapa peserta sidang. Menurutnya, tindakan itu dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan.

    "Sekarang keputusan yang bukan dikeluarkan pejabat tata usaha negara bisa digugat ke PTUN," kata Mahfud di tempat yang sama.

    Namun, Mahfud tidak berniat menggugat Fahri. Dia menilai, pembatalan hak angket tidak perlu menggugat Fahri ke PTUN. Namun fraksi yang tidak setuju hak angket tak perlu mengirim utusannya dalam perancangan panitia angket. Dengan demikian, hak angket pun tidak akan mungkin dikeluarkan oleh DPR.

    "Tapi untuk apa melayani yang begitu begitu. Anggap saja itu dagelan lalu diabaikan," kata Mahfud.

    Menurutnya, proses dikeluarkannya hak angket mesti disepakati terlebih dahulu oleh semua fraksi. Berdasarkan Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, proses pengguliran hak angket dilanjutkan dengan pembentukan pantia khusus bernama panitia angket.

    Apabila ada satu fraksi saja yang tidak setuju, maka rencana hak angket akan gugur dengan sendirinya. Sementara sejauh ini, sudah ada lima fraksi yang menyatakan tidak setuju dengan hak angket kepada KPK, yaitu fraksi Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

  2. Rekeningku.com
  3. #2
    Sersan Satu
    Posts
    366
    Power
    M-Store Point
    0
    Online
    1 Wk 1 Day 11 Hrs 49 Mins 29 Secs
    yak satu satu kena caplok....

  4. #3
    Kapten
    Location
    Pekanbaru, Riau
    Posts
    2,193
    Power
    M-Store Point
    0
    Online
    1 Wk 2 Days 16 Hrs 47 Mins 59 Secs
    Semoga selamat pak..

  5. #4
    Mayor
    Location
    Back to Mother City of Indonesia
    Posts
    3,785
    Power
    M-Store Point
    0
    Online
    3 Wks 2 Hrs 32 Mins 37 Secs
    Yah, namanya juga haters.... Seterahlah mau ngapain juga...

  6. #5
    Mayor Jendral
    Posts
    19,115
    Power
    206 
    M-Store Point
    0
    Online
    3 Mths 1 Wk 1 Day 18 Hrs 46 Mins 28 Secs
    smoga fahri selamat ..... sy mau liat dia jadi state minister saat habib rizik jadi president n fadli zon jadi wapres

  7. #6
    Kapten
    Location
    Semarang
    Posts
    2,195
    Power
    13 
    M-Store Point
    0
    Online
    2 Wks 1 Hr 34 Mins 26 Secs
    Belom Kapok, Pak???

    Ya semoga bener kali ini lulus deh..

  8. #7
    Sersan Satu
    Location
    Karawang
    Posts
    331
    Power
    M-Store Point
    0
    Online
    2 Wks 1 Day 17 Hrs 7 Mins 2 Secs
    sampah indonesia....

  9. #8
    Kapten
    Location
    Jakarta-Perth
    Posts
    2,688
    Power
    10 
    M-Store Point
    0
    Online
    3 Wks 6 Days 11 Hrs 21 Mins 29 Secs
    Hmmmmm....

 

 
MBtech Wuling

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 12
    Last Post: 20th March 2017, 09:41
  2. Replies: 33
    Last Post: 19th March 2017, 22:23
  3. Cuitan 'Babu' Fahri Hamzah Dilaporkan Ke MKD
    By ROBOTIC in forum Politik
    Replies: 12
    Last Post: 30th January 2017, 11:12
  4. Replies: 4
    Last Post: 19th May 2016, 20:18
  5. Video Keributan Fahri Hamzah Dan KPK Di DPR
    By Untung_sejagat in forum Politik
    Replies: 29
    Last Post: 21st January 2016, 18:14
Back to top